Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi pttogel sorotan publik usai menyatakan niatnya memberikan abolisi kepada Thomas Lembong alias Tom Lembong serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Kebijakan yang penuh perdebatan ini menandai arah politik rekonsiliasi yang semakin tegas dijalankan oleh pemerintahan mendatang, sembari menekankan pentingnya stabilitas nasional dan penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024 yang cukup panas.

Latar Belakang Keputusan

Tom Lembong, mantan Kepala BKPM dan mantan menteri era Presiden Jokowi, diketahui sempat menjadi kritikus keras kebijakan pemerintahan Jokowi maupun Prabowo selama kampanye. Ia juga sempat terseret dalam beberapa kasus dugaan penyebaran informasi yang dianggap berpotensi memecah belah. Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, sedang dalam sorotan karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus hukum, termasuk dugaan obstruksi penyidikan dan pernyataan-pernyataan kontroversial terkait isu hukum dan intelijen negara.

Namun, Prabowo dalam beberapa pernyataan terbarunya menegaskan bahwa langkah pemberian abolisi dan amnesti bukanlah bentuk impunitas, melainkan langkah politik strategis untuk menyatukan kekuatan nasional pasca-pemilu. “Negara ini tidak boleh terbelah terus-menerus karena perbedaan politik,” ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif.

Pertimbangan Prabowo: Stabilitas Nasional & Rekonsiliasi

Ada beberapa alasan kunci di balik keputusan besar ini:

1. Rekonsiliasi Politik Nasional
   Prabowo memahami bahwa masyarakat Indonesia sangat plural dan memiliki perbedaan pandangan politik yang tajam. Untuk mempersatukan kekuatan nasional, terutama menjelang transisi kekuasaan pada Oktober 2024, ia menilai penting untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan-lawan politik yang sebelumnya keras menentangnya.

2. Menghentikan Polarisasi
   Polarisasi tajam di masyarakat, yang sempat memuncak selama masa kampanye, dianggap berpotensi mengganggu pembangunan nasional. Prabowo berharap dengan memberi pengampunan hukum kepada figur-figur sentral oposisi seperti Hasto dan Tom Lembong, maka suasana politik bisa lebih kondusif.

3. Langkah Simbolis untuk Menunjukkan Kekuatan Moral
   Dengan mengulurkan tangan lebih dulu kepada lawan politik, Prabowo ingin menunjukkan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk membalas dendam, tetapi justru untuk memperbaiki suasana kebangsaan. Ini sekaligus sebagai sinyal bahwa pemerintahannya akan terbuka terhadap kritik, selama dilakukan secara konstruktif.

4. Menata Ulang Kultur Politik Nasional
   Prabowo ingin mewariskan sistem demokrasi yang lebih dewasa, di mana perbedaan tidak harus berakhir di meja pengadilan. Langkah abolisi dan amnesti ini juga dianggap sebagai upaya mengajak elite politik menata ulang cara berkomunikasi dan berkompetisi secara sehat.

Reaksi Publik dan Pengamat

Kebijakan ini tentu menuai respons beragam. Sebagian kalangan menyambut baik sebagai langkah besar demi persatuan bangsa. Namun, tidak sedikit pula yang menilai keputusan ini bisa melemahkan supremasi hukum jika tidak dilakukan dengan dasar pertimbangan hukum yang kuat.

Pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan abolisi dan amnesti sebagaimana diatur dalam UUD 1945, namun tetap harus memperhatikan masukan dari DPR serta opini publik agar keputusan tidak berbalik menjadi blunder politik.

Sementara itu, beberapa kelompok masyarakat sipil meminta agar proses pemberian pengampunan ini dilakukan secara transparan dan disertai dengan alasan hukum yang jelas, bukan hanya politik. “Kita tidak ingin preseden ini menjadi alat impunitas bagi siapa saja yang punya kedekatan politik dengan kekuasaan,” ujar Direktur ICW.

Penutup: Menuju Politik Persatuan

Apapun reaksi publik, langkah Prabowo ini menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Pemberian abolisi dan amnesti kepada tokoh-tokoh oposisi bisa menjadi titik awal menuju stabilitas nasional yang lebih solid, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan hukum.

Kini publik menanti langkah-langkah lanjutan dari Prabowo, apakah rekonsiliasi ini benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi rakyat, atau justru menjadi bumerang politik. Namun satu hal yang pasti, Prabowo telah memilih untuk menjadi pemimpin yang merangkul, bukan memukul.