Jakarta – Sejumlah peristiwa hukum yang terjadi pada Minggu (22/2) menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencakup dugaan penganiayaan terhadap seorang anak di Maluku hingga dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR.

Kasus dugaan penganiayaan anak di Maluku menyentuh aspek paling mendasar dalam penegakan hukum, yakni perlindungan terhadap kelompok rentan. Seorang anak, yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan aman, justru diduga mengalami kekerasan. Peristiwa ini memunculkan keprihatinan luas di tengah masyarakat.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara biasa. Proses hukum perlu berjalan tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Anak sebagai korban membutuhkan perlindungan menyeluruh, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan pemulihan jangka panjang.

Keamanan publik tidak hanya berkaitan dengan ketertiban di ruang terbuka. Rasa aman juga harus hadir di lingkungan terdekat anak, seperti rumah dan komunitas. Ketika kekerasan terjadi di ruang tersebut, negara dituntut hadir secara cepat dan berpihak pada korban.

Selain kasus di Maluku, perhatian hukum kemarin juga tertuju pada agenda nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum.

RUU Perampasan Aset dipandang sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara. Aturan ini juga diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak publik.

Meski berada dalam konteks berbeda, kasus penganiayaan anak dan pembahasan RUU Perampasan Aset memiliki tujuan yang sama. Keduanya menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif kemanusiaan, hukum tidak cukup hanya tertulis dalam aturan. Hukum harus dirasakan manfaatnya oleh warga negara. Perlindungan anak dan penguatan regulasi menjadi bagian dari upaya tersebut.

Peristiwa hukum kemarin menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum masih besar. Namun, melalui langkah yang konsisten dan berpihak pada kepentingan publik, kepercayaan masyarakat dapat terus dijaga.