Jakarta (initogel login) — Di balik deretan bangunan sekolah yang baru diresmikan, ada cerita tentang harapan yang dipulihkan. Istana Kepresidenan Indonesia menegaskan bahwa peresmian 166 Sekolah Rakyat menjadi momentum kehadiran negara—bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata memastikan setiap anak Indonesia memiliki ruang belajar yang aman, layak, dan manusiawi.
Sekolah Rakyat dibangun untuk menjangkau wilayah yang selama ini tertinggal akses pendidikan: daerah terpencil, kawasan rawan bencana, hingga komunitas dengan keterbatasan infrastruktur. Di sana, pendidikan tidak lagi menunggu keadaan membaik; negara yang mendatangi warganya.
Pendidikan sebagai Keamanan Publik
Istana menekankan, pendidikan berkualitas adalah fondasi keamanan publik jangka panjang. Ruang kelas yang aman mengurangi risiko kecelakaan, mencegah putus sekolah, dan melindungi anak dari kerentanan sosial. Dengan 166 Sekolah Rakyat diresmikan, negara memperkuat benteng paling awal: anak-anak dan masa depan mereka.
Sekolah-sekolah ini dirancang memenuhi standar keselamatan, sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi. Bukan hanya bangunan, tetapi ekosistem belajar—guru, kurikulum kontekstual, dan dukungan komunitas—ikut diperkuat.
Human Interest: Dari Rindu Sekolah ke Ruang Harapan
Di sebuah desa yang sebelumnya harus menyeberang sungai untuk belajar, kini anak-anak melangkah ke kelas tanpa rasa takut. Seorang ibu berkata lirih, “Anak saya sekarang punya sekolah dekat rumah.” Kalimat sederhana itu menyimpan makna besar: waktu tempuh berkurang, energi belajar bertambah, dan kecemasan orang tua mereda.
Bagi guru, Sekolah Rakyat adalah ruang pengabdian yang lebih aman dan bermartabat. “Kami bisa fokus mengajar, bukan khawatir atap bocor,” ujarnya. Ketika fasilitas mendukung, kualitas interaksi belajar tumbuh alami.
Hukum, Tata Kelola, dan Akuntabilitas
Peresmian ini juga menandai komitmen tata kelola yang akuntabel. Istana menegaskan pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat mengikuti aturan pengadaan, standar bangunan, dan pengawasan berlapis. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik terjaga dan manfaatnya berkelanjutan.
Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah memastikan sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan layanan dasar lain—kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.
Lebih dari Bangunan: Menyentuh Akar Kesenjangan
Sekolah Rakyat diposisikan sebagai alat menjembatani kesenjangan. Akses pendidikan yang dekat dan layak mendorong kehadiran siswa, menekan angka putus sekolah, dan membuka peluang mobilitas sosial. Dalam jangka panjang, dampaknya merembes ke ekonomi keluarga dan ketahanan komunitas.
Istana menekankan bahwa program ini tidak berdiri terpisah dari kebijakan pendidikan nasional lainnya—renovasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan dukungan pembelajaran—agar hasilnya saling menguatkan.
Momentum yang Harus Dijaga
Peresmian 166 Sekolah Rakyat disebut sebagai titik tolak, bukan garis akhir. Tantangan berikutnya adalah pemeliharaan, penguatan mutu, dan adaptasi dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat—komite sekolah, tokoh desa, dan orang tua—menjadi penentu keberlanjutan.
Negara hadir dengan bangunan dan kebijakan; masyarakat menjaga dengan kepedulian dan partisipasi.
Penutup: Negara Hadir, Anak Terlindungi
Ketika Istana menyebut peresmian 166 Sekolah Rakyat sebagai momentum negara hadir, maknanya sederhana namun kuat: pendidikan tidak boleh menunggu. Di ruang-ruang kelas baru itu, anak-anak belajar tanpa rasa takut, guru mengajar dengan tenang, dan masa depan ditata dengan harapan.
Di sanalah negara menemukan wajahnya—bukan pada pidato, melainkan pada ruang belajar yang aman dan bermartabat.







